Pancasila Era Orde Baru

Setelah jatuhnya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai

diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5).

Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan[1]. Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa

Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Tiga : Persatuan Indonesia

Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)  Pasal 4 menjelaskan, “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga

kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”.

Nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)  tersebut meliputi 36 butir, yaitu:

  1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
  4. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
  5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
  6. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
  7. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
  8. Saling mencintai sesama manusia.
  9. c.    Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposeliro.
  10. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  11. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  12. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  13. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  14. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
  15. Sila Persatuan Indonesia
  16. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  17. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  18. Cinta tanah air dan bangsa.
  19. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
  20. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
    1. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
    2. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
    3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
    4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    5. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi olehsemangat kekeluargaan.
    6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
    7.  Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    8.  Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
    9. Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
    10. Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
    11. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
    12. kekeluargaan dan kegotong-royongan.
    13. Bersikap adil.
    14. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    15. Menghormati hak-hak orang lain.
    16. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
    17. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
    18. Tidak bersifat boros.
    19. Tidak bergaya hidup mewah.
    20. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
    21. Suka bekerja keras.
    22. Menghargai hasil karya orang lain.

    Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s